Home Sulteng Pemda Harus Segera Ambil Langkah Afirmatif Terkait Penanganan Korban Bencana

Pemda Harus Segera Ambil Langkah Afirmatif Terkait Penanganan Korban Bencana

53
Dedi Askary. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah, Dedi Askary mengatakan, otoritas pemerintah daerah harus berani mengambil langkah dan program afirmatif untuk mengatasi silang sengkarut dan dominasi Jakarta dalam penangan korban bencana alam di Sulteng.

Dia menjelaskan, tindakan dan program afirmatif adalah tindakan dan program positif di luar dari tindakan dan program yang umum dilakukan dalam tata laksana program penanggulangan korban bencana alam di Pasigala dan Parigimoutong. Utamanya, kata Dedi Askary bagi korban yang terdampak langsung, terkhusus bagi mereka yang wilayah atau tempat tinggalnya diklaim berada di areal ZRB4 Palu dan sekitarnya.

“Mempertahankan pola-pola yang ada sekarang dipastikan hanya semakin memperburuk potensi kerentanan yang bakal terjadi dan menimpa korban. Hingga kini semakin nyata terlihat dan nyata dirasakan oleh masyarakat yang terdampak, yang terus bertahan di tenda-tenda pengungsian mandiri. Mereka usahakan sendiri dari semenjak awal bencana alam menghatam masyarakat masyarakat lembah dan pesisir pantai Palu, Donggala, Sigi dan Parigimoutong, mereka-mereka yang terdampak dan terus bertahan di tempat pengungsian. Bahkan mereka-mereka yang sudah pindah dan menempati huntara rata-rata kolompok masyarakat terdampak yang sama sekali tidak memiliki aset-aset penghidupan yang dapat diandalkan untuk dijadikan tumpuan hidup dan membangun masa depan mereka,” kata Dedi Askary dalam siaran pers yang diterima Metrosulawesi, Kamis 24 Januari 2019.

Menurutnya, otoritas pemerintahan harus menjamin dan memastikan bahwa tidak ada pengabaian dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas seperti perempuan. Selain itu, kata Dedi Askary, orang yang dimata elite, “maaf meminjam istilah dalam sepak bola sebagai ‘penduduk naturalisasi’ di daerah ini, warga masyarakat berkebutuhan khusus, cacat, kaum difabel, orang berusia lanjut, dan lain-lain.”

Dia menegaskan, program dan tindakan afirmatif penting dan segera dilakukan, minimal dimulai dengan mengubah pola hubungan dan pola komunikasi yang lebih baik dengan semua pihak, utamanya dengan masyarakat yang terdampak langsung. Begitu pula dengan organisasi masyarakat sipil yang acap kali menyampaikan saran, kritik secara kritis dan tajam bahkan penuh gelora dan meledak-ledak, tidak jarang model menyampaian serupa datang dari masyarakat yang terdampak itu sendiri.

“Ini bukan soal menyakut beretika atau tidak beretika. Harus dipahami, dalam situasi yang ada mereka adalah pemangku hak, berhak untuk tahu dan menyuarakan hal-hal menyangkut pemenuhan hak mereka lebih jauh. Ini menyangkut masa depan penghidupan mereka. Selaku pemangku kewajiban, otoritas penyelenggara pemerintahan yang ada, mestinya lebih bijak merespons semuanya, jangan sekali-kali beri respons yang justru semakin memperluas batas dembarkasi dengan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, pastikan metode yang tepat, rangkul semuanya, bila perlu bersatu dalam sikap dan kegiatan yg bersifat kolaboratif dan upayakan Jakarta atau pihak-pihak yang hendak membantu, bermain di papan catur lokal yang mengedepankan kesejarahan dan pengetahuan lokal yang hidup ramah dengan bencana,” ujarnya.

Dikatakan, melakukan tindakan afirmatif diperlukan strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan institusional karena tindakan-tindakan atau pola hubungan yang tampak saat ini, cenderung mengabaikan keberadaan masyarakat.

“Jika tidak hendak dikatakan diskriminatif dan penuh prasangka yang terbawa dari masa bencana akibat abai dan tidak siapnya kita menghadapi bencana yang bisa saja selalu datang tiba-tiba,” ungkapnya.

Menurut Dedi Askary, tujuan utama dari tindakan afirmatif adalah untuk menciptakan akses dan ketersediaan secara cepat dengan cara-cara yang bermartabat bagi kaum perempuan dan kelompok minoritas di bidang pemenuhan pemukiman dan perumahan yang layak, pendidikan, pekerjaan atau penyediaan segera aset-aset penghidupan masyarakat yang terdampak bencana, akses politik, dan seterusnya.

“Yang sebelumnya tertutup pada masyarakat yang terdampak dalam peristiwa becana alam 28 September 2018 serta bencana-bencana alam setelahnya, banjir bandang, tanah longsor, dan lain-lain, minimal ada pelibatan secara aktif dalam setiap forum-forum perencanaan atau setidak-tidaknya pelibatan secara aktif ketua-ketua forum korban yang menyebar di banyak tempat di hampir semua kelurahan dan desa yang ada di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong pada setiap forum-forum sosialisasi rencana dan program. Derajat konsekuensi sangat ditentukan oleh tindakan manusia utamanya oleh otoritas penyelenggara pemerintahan atau malahan oleh ketidakadaan tindakan yang bijak dari otoritas penyelenggara penerintahan itu sendiri,” tegasnya.

Reporter: Syamsu Rizal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here