Home Donggala

Kejaksaan Ungkap Alasan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu Dihentikan

196
Muh Rum. (Foto: Tamsyir Ramli/ Metrosulawesi)

Donggala, Metrosulawesi.id – Kasus dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Dusun Kabuti Keluarahan Ganti Kecamatan Banawa pada Desember lalu tidak bisa dilanjutkan dikarenakan tidak memenuhi unsur materil. Terlapor dalam kasus ini adalah Bupati Kasman Lassa, Lurah Ganti Umar Lamarauna dan putri bupati Widaya Kastarena Lassa.

Tidak memenuhi unsur materil yang dimaksudkan seperti yang termaktub pada KUHAP pasal 184, bahwa setiap perkara harus memiliki alat bukti yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pada pengambilan keputusan yang dilakukan Rabu pekan lalu, pelaporan yang buat Harman Ab Acap ke Bawaslu Donggala terjadi perbedaan pendapat di Sentra Gakumdu, Kepolisian dan Kejaksaan menekankan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan Harman Ab Acap tidak layak dilanjutkan dikarenakan tidak memenuhi unsur dari pasal 184 KUHAP terkait alat bukti.

Sedangkan pandangan Bawaslu bahwa laporan Haraman Ab Acap sudah memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti berdasarkan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 287 junto pasal 547 yang mengatakan bupati adalah pejabat negara dan harus bersikap netral dan tidak menguntungkan pihak tertentu.

“Kami hargai pendapat teman-teman Bawaslu dalam mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu yang berlandas pada pasal 282 junto pasal 547, yang jika dilihat secara formil kasus ini memang layak ditindaklanjuti tetapi harus diingat pula ada syarat materil harus dimiliki yakni menyangkut alat bukti,” kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Donggala Muh Rum melalui ponselnya, Sabtu 26 Januari 2019.

Olehnya, kata Kasi Intel lagi di sini harus dipahami dalam kajian hukum utamanya menyangkut syarat materil yang mana penekanannya harus ada alat bukti lebih dari satu.

“Menyangkut alat bukti Harman Ab Acap (pelapor) tidak mampu memenuhi syarat dua alat bukti. Dia hanya mampu memperlihatkan satu alat bukti yakni keterangan empat orang saksi yang keterangannya tidak memiliki petunjuk baru, sedangkan rekaman yang dijadikan barang bukti kedua harus dikuatkan dengan keterangan saksi ahli tapi hingga batas waktu yang diberikan Gakumndu, pelapor tidak mampu mengahdirkan saksi ahli dalam menguatkan barang bukti berupa rekaman, tentunya berdasar KUHAP 184 kasus ini harus dihentikan demi hukum,” tegasnya.

Diketahui dikasus dugaan pelanggaran pemilu ini Bawaslu menjerat terlapor dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dengan menggunakan pasal 282 junto pasal 547 yang isinya jika terbukti pidana tiga tahun dan denda 36 juta, tetapi sangkaan pasal tersebut harus kandas dan bawaslu “keok” karena kepolisian beserta kejaksaan beda penafsiran pada kasus ini.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas