Home Morowali Utara

Serobot Tanah Adat, PT MPR Disanksi Adat

477
TINJAU - Warga Bahontula bersama Ketua DPRD dan dua orang anggotanya turun ke lokasi perusahaan PT MPR, Rabu 23 Januari 2019. (Foto: Alekson Waeo/ Metrosulawesi)

  • Hentikan Aktivitas, Wajib Sediakan Makan untuk Warga

Morut, Metrosulawesi.id – DPRD Morowali Utara menggelar rapat dengar pendapat terkait protes warga Kelurahan Bahontula terhadap PT MPR, sebuah perusahaan tambang, Selasa, 22 Januari 2019. Rapat dilaksanakan di ruang Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Morut.

Sebelumnya warga Kelurahan Bahontula telah melayangkan peringatan keras agar PT MPR tidak melakukan aktivitas penambangan karena perusahaan tersebut dianggap menyerobot tanah adat warga.

Rapat dengan pendapat bersama dengan eksekutif dan PT MPR dipimpin oleh ketua DPRD, Ir. Syarifuddin H. Madjid dan Ketua Komisi, Melky Tangkidi. Pertemuan tersebut menghasilkan 7 kesepakatan yakni menghentikan aktivitas kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. MPR di wilayah Kelurahan Bahontula, PT. MPR akan berkoordinasi dengan pihak pemegang saham untuk proses ganti rugi lahan masyarakat.

Disamping itu, DPRD akan membuat rekomendasi untuk mencabut izin penambangan PT. MPR, menarik/mengeluarkan semua alat-alat berat milik PT. MPR yang ada di lokasi penambangan tanah adat Bahontula, PT MPR akan memenuhi 6 poin tuntutan masyarakat adat Bahontula, hasil penambangan/OR yang dikelola oleh PT. MPR untuk tidak diekspor keluar dan dikembalikan ke tanah semula, serta PT. MPR dikenakan sanksi adat yakni memberi makan warga Bahontula selama 7 hari.

Tak puas dengan hasil keputusan, warga Bahontula bersama ketua DPRD dan dua orang anggotanya pada Rabu (23/01/2019) turun ke lokasi perusahaan PT. MPR untuk memastikan hasil penambangan/OR yang tidak diperbolehkan diekspor keluar diminta pihak perusahaan mengembalikan ke tanah semula dan segera menarik semua alat berat serta menghentikan segala kegiatan.

Mereka yang bertanda tangan dalam surat kesepakatan tersebut yakni, Victor A. Tamehi (asisten I), Defridas Sabola,SH (camat Petasia), Patta Toba (Kadis Lingkungan Hidup), Arlan Tabalangi, S.Sos (lurah Bahontula), Ir. Deni Maulasa (manager MPR), Drs. Reimon Monsangi (tokoh adat) dan Ir. Syarifuddin H. Madjid (Ketua DPRD Morut).

Reporter: Alekson Waeo
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas