Home Pendidikan

Pencairan Dana BOS Tepat Waktu

305
Irwan Lahace. (Foto: Dok Metrosulawesi)
  • PPDB Mengacu Peraturan Mendikbud

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Irwan Lahace menegaskan bahwa dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) di jenjang SMA pada triwulan empat telah dicairkan oleh Pemerintah Provinsi.

“Pencairan dana BOS tidak ada yang terlambat semua sudah dicairkan, apalagi dana BOS pada triwulan empat ini,” ujar Irwan melalui ponselnya, Jumat, 25 Januari 2019.

Sedangkan untuk pencairan dana BOS jenjang SD dan SMP, kata Irwan, adalah kewenangan kabupaten/kota.

“Jika dana BOS SMA itu sudah cair seluruhnya untuk triwulan empat, jadi tidak ada yang terlambat dan sudah cair pada Desember 2018,” tegasnya.

“Untuk pencairan dana BOS jenjang SD/SMP bisa ditanyakan kepada pengelola dana BOS di kabupaten/kota, sebab kewenangan itu ada disana. Provinsi kewenangannya adalah jenjang SMA/SMK,” katanya. Bahkan, kata Irwan, pihaknya saat ini sudah lakukan sinkronisasi dana BOS.

Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Irwan mengungkapkan akan dikeluarkan peraturan kepala daerah atau keputusan kepala dinas soal PPDB. Hal itu akan dibahas di tingkat cabang dinas dan MKKS.

“Nanti akan kita putuskan bagaimana mekanisme PPDB, yang jelas kami akan rujuk peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,” katanya.

Tahun ini, Kemendikbud membuat aturan baru untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019/2020. Perubahan itu adalah dihapuskannya mekanisme surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Aturan baru itu dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2019/2020. SKTM ini sebelumnya digunakan peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan, tahun ini kondisi kemampuan ekonomi keluarga peserta didik membaik, dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah/pemerintah daerah. Selain soal SKTM, tidak banyak perubahan signifikan di PPDB 2019.

Pada tahun ajaran baru mendatang, PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni zonasi (kuota minimal 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen), dan perpindahan orang tua peserta didik (kuota maksimal 5 persen). Muhadjir menegaskan, PPDB tahun 2019 merupakan bentuk peneguhan dan penyempurnaan sistem zonasi yang sudah dikembangkan.

“Sistem zonasi ini akan menjadi cetak biru yang digunakan oleh Kemendikbud dalam upaya mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pendidikan, khususnya di sektor pendidikan formal dan nonformal. Kemudian juga untuk mencari formula penyelesaiannya. Sekaligus mencari jalan penyelesaian masalah-masalah itu secara terintegrasi, secara menyeluruh,” kata Muhadjir.

Reporter: Moh Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas