Home Sulteng

Maret, Rekrutmen CPNS di Sulteng

352
Supardi. (Foto: Dok Metrosulawesi)

  • Supardi: Tunggu Perbaikan Kantor BKN Palu

Palu, Metrosulawesi.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memastikan Maret 2019 akan ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dalam akun resmi media sosialnya disebutkan benar bakal ada penerimaan seleksi CPNS 2019 pada bulan Maret mendatang.

Seleksi CPNS pada Maret 2019 ini hanya digelar di daerah yang terkena dampak gempa seperti di Sulawesi Tengah (Sulteng) yaitu Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong. Selain untuk daerah yang terkena dampak bencana, seleksi CPNS Maret 2019 juga dibuka untuk di Provinsi Papua dan Papua Barat yang sempat tertunda.

Kabar munculnya kabar akan diadakan kembali seleksi Penerimaan CPNS tahun anggaran 2019 membawa angin segar bagi yang ingin menjadi abdi negara. Pernyataan ini diungkap langsung oleh Menpan RB, Syafruddin sebelum rapat evaluasi penerimaan CPNS tahun 2018 bersama Komisi II DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019.

“Maret ada lagi penerimaan CPNS. (Instansinya) seperti 2018 tapi jumlahnya tidak sebanyak 2018. 2018 itu 238 ribu, kalau 2019 itu 100 ribu,” kata Menpan RB Syafruddin.

Sebelumnya, Kepala UPT BKN Palu Supardi mengatakan rekrutmen CPNS di wilayah terdampak bencana yaitu Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong menunggu perbaikan Kantor BKN Palu yang rusak akibat gempabumi pada 28 September 2018 lalu.

“Kemungkinan Maret dilaksanakan karena menunggu perbaikan Kantor UPT BKN Palu. Kemungkinan kantor kami juga akan pindah bergeser ke Palu Barat,” ungkap Supardi baru-baru ini.

Saat itu dia mengungkapkan diperkirakan pelaksanaan rekrutmen pada Maret mendatang. Namun hal tersebut baru sebatas perkiraan sebab jadwal resmi belum ada ditetapkan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB. Adapun proses rekrutmen nantinya akan dibuka dari tahap pendaftaran.

“Dimulai dari tahap pendaftaran tapi khusus untuk wilayah terdampak bencana lima pemerintahan yaitu Pemprov Sulteng, Pemkot Palu, Pemkab Sigi, Pemkab Donggala dan Pemkab Parigi Moutong,” ujarnya.

Supardi menuturkan pelaksanaan rekrutmen tetap melalui sistem online melalui website sscn. Adapun kuota untuk lima pemerintahan tersebut belum diketahui pasti menunggu keputusan pemerintah pusat.

Seperti diketahui, akibat bencana gempabumi, tsunami dan likuifaksi yang melanda Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong, dengan terpaksa pelaksanaan rekrutmen CPNS ditunda. Hal tersebut karena karena sejumlah infrastruktur dasar dalam mendukung pelaksanaan rekrutmen rusak.

Adapun Pemprov Sulteng yang pada rekrutmen CPNS yang tertunda akibat bencana membuka lowongan untuk 245 orang. Formasinya terdiri dari 1 tenaga guru formasi khusus Eks TH-K2, 90 tenaga guru formasi umum, 86 tenaga kesehatan, 68 tenaga teknis.

Pemkot Palu membuka lowongan untuk 195 orang. Formasinya terdiri dari 2 tenaga guru formasi khusus Eks TH-K2, 88 tenaga guru formasi umum, 75 tenaga kesehatan, 2 tenaga teknis formasi khusus disabilitas dan 28 untuk umum.

Pemkab Sigi membuka lowongan untuk 126 orang. Formasinya terdiri dari 12 tenaga guru formasi khusus Eks TH-K2, 47 tenaga guru formasi umum, 46 tenaga kesehatan, 21 tenaga teknis.

Pemkab Donggala membuka lowongan untuk 484 orang. Formasinya terdiri dari 26 tenaga guru formasi khusus Eks TH-K2, 331 tenaga guru formasi umum, 107 tenaga kesehatan, 20 tenaga teknis.

Terakhir Pemkab Parigi Moutong yang membuka lowongan untuk 261 orang. Formasinya terdiri dari 30 tenaga guru formasi khusus Eks TH-K2, 85 tenaga guru formasi umum, 129 tenaga kesehatan, 17 tenaga teknis. Dengan demikian, jika ditotal 5 Pemda tersebut membutuhkan sebanyak 1.311 CPNS.

Penerimaan PPPK, Prioritas Eks K2

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melalui situs resminya menuliskan pemerintah akan melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2019.

Pada tahap pertama diproritaskan untuk eks Tenaga Honorer K2 (THK2) pada posisi guru/dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian yang memenuhi syarat. Sedangkan tahap kedua, rekrutmen PPPK untuk formasi umum.

Hal itu disampaikan Menteri PAN-RB Syafruddin, saat memberi arahan pada acara Sosialisasi PP 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Rencana Pengadaan P3K Tahap I, di Batam, Rabu, 23 Januari 2019.

“Proses rekrutmen dan seleksi PPPK rencananya dimulai bulan Februari 2019,” ujar Syafruddin.

Menurut rencana, rekrutmen P3K tahun 2019 ini sebanyak 150.000 formasi. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengisi formasi Papua dan Papua Barat. Serta daerah yang terdampak bencana, yaitu di Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong. Terdapat 48 pemda yang mengalami penundaan seleksi CPNS 2018.

“Prinsipnya, dilakukan secara bertahap, tanpa menggangu kontestasi Pilpres dan Pileg serentak, yang akan berlangsung April mendatang,” imbuhnya.

Dijelaskan, rekrutmen PPPK bertujuan untuk akselerasi kapasitas organisasi serta mencapai tujuan strategis nasional. Dengan rekrutmen ini, pemerintah akan mendapat pegawai yang memiliki kompetensi teknis tertentu dan bersertifikasi profesional.

Tujuan lainnya adalah, mendapatkan pegawai yang langsung didayagunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta mendukung dinamika organisasi. Dengan skema ini, pemerintah juga hendak ‘memulangkan’ para diaspora untuk berkarya di tanah air.

Sebelumnya Kepala UPT Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palu Supardi mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari BKN Pusat terkait pelaksanaan rekrutmen PPPK.

“Kami belum tahu pasti kapan mulai pembukaan karena masih menunggu petunjuk teknis,” ujar Supardi, Jumat, 11 Januari 2019.

Dia menuturkan informasi penerimaan PPPK masih ditataran pimpinan BKN Pusat, sehingga belum ada kepastian proses rekrutmen. Belum diketahui pula persyaratan dan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi calon pendaftar.

“Kalau untuk di daerah belum ditahu, belum ada informasi, harus rapat koordinasi tingkat nasional dahulu,” tuturnya.

Namun demikian UPT BKN Palu dikatakan Supardi akan siap melaksanakan proses rekrutmen PPPK. Rencananya proses rekrutmen menggunakan sistem online sebagaimana penerimaan CPNS.

“Kalau sudah ada juknis pasti kami informasikan kepada masyarakat, kita tunggu saja,” tandas Supardi.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas