Home Donggala

Polisi Siap Tahan, Tersangka Kasus KONI Donggala Jatuh Sakit

246
Ilustrasi. (Grafis: Dok Metrosulawesi)

Donggala, Metrosulawesi.id – Sudah enam tahun kasus korupsi di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Donggala masih mengendap di Polres Donggala. Penyidik sudah menetapkan dua tersangka yakni ketuanya inisial KK dan sekretarisnya As tetapi keduanya belum dilakukan penahanan.

Belum lama ini Kapolres Donggala AKBP Ferdinand Suwardji kepada Metrosulawesi menjelaskan kasus KONI masih dalam tahap perbaikan dokumen. Tapi ia berjanji akan menuntaskan kasus KONI di tahun ini.

“Memang ada sedikit kekurangan dokumen terhadap dua tersangka sehingga kejaksaan masih menyuruh merampungkan kekurangan-kekeurangan yang dimaksud, jika sudah rampung pasti akan kami lakukan penahanan,” kata Ferdinand.

Sementara itu, infomasi yang beredar Ketua KONI Donggala KK sekarang jatuh sakit dan kini sedang dirawat insentif di salah satu rumah sakit di Kota Palu. Sedangkan sekretarisnya AS baru pulih pasca operasi tulang kaki di Makassar.

“Demi kemanusian harusnya kasus ini ditutup saja (SP3)” tutur sumber yang meminta namanya tidak disebut.

Ternyata proses SP3 tidak semudah itu karena jika merujuk pada pasal 109 ayat dua KUHP proses dinyatakan diberhentikan (SP3) demi hukum jika Nebis in Idem tersangka meninggal dunia atau karena pidana kadaluarsa atau perkara bisa di SP3-kan jika tidak cukup bukti.

“Proses pidana korupsi itu kadaluwarsanya hampir dua puluh tahuh, jika tersangka sakit ada prosesnya namanya pembantaran. Biasanya penyidik harus mengirimkan dokter spesialis memeriksa kondisi pasien. Di sini perlu kehati-hatian dalam memutuskan. Karena harus diingat pula perkara korupsi atau pidana adalah ukuran perbuatan atas diri pelaku sendiri tidak boleh diberikan kepada orang lain menjalaninya. Misalkan ketua KONI sakit yang tanggung sekretarisnya tidak bisa begitu. Ketua bertanggung jawab sendiri atas prilakuaknya melawaan hukum begitu juga dengan sekeratarisnya harus mempertanggung jawabkan sendiri, jadi berikan kesempatan penyidik melakukan proses pembantaran,” tutur prakitisi Hukum Misbah.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas