Home Donggala

Hitungan KPUD Donggala, Dana Hibah Pilkada yang Harus Dikembalikan Hanya Rp 998 Juta

187
HEARING - Rapat dengar pendapat DPRD Donggala dengan KPUD Donggala, Selasa 22 Januari 2019 di ruang Komisi I. (Foto: Tamsyir Ramli/ Metrosulawesi)

Donggala, Metrosulawesi.id – Hearing DPRD Donggala dengan KPUD Donggala akhirnya dilaksanakan pada Selasa 22 Januari 2019 di ruang Komisi I. Sebelumnya, hearing dijadwalkan Senin 21 Januari 2019.

Rapat dengar pendapat itu dipimpin oleh Abu Bakar Aljufri didampingi anggota Asgaf Umar dan Moh Taufik.

Sedangkan pihak KPUD Donggala dihadiri oleh Sekretaris KPUD Aslan, PPTK Pascal dan kabag Hukum Yahya.

Ketua Komisi I Abu Bakar mengatakan, kisruh dana hibah pilkada sudah menjadi bola liar. Bahkan isu ini dikaitkan dengan kinerja anggota DPRD Donggala yang seolah melakukan pembiaran persoalan ini.

“Saya juga sesalkan pihak keuangan tidak meghadiri RDP padahal undangan sudah kami kirim. Persoalan dana hibah sudah menjadi konsumsi publik dengan beragam angka atau jumlah dana yang belum dikembalikan ke kas daerah olehnya kami meminta penjelasan pihak KPUD terkait dana hibah,” kata Abu Bakar.

Sekretaris KPUD Aslan di hadapan anggota DPRD menjelaskan bahwa dana yang diberikan Pemda sebesar Rp 30 miliar lebih yang disalurkan secara bertahap.

“Berdasarkan NPHD Pemda memberi Rp 30 miliar lebih untuk Pilkada Donggala, yang disalurkan bertahap pertama di tahun 2017 Rp 27 miliar lebih dengan rincian tahap pertama 7 miliar 500 juta lebih. Tahap kedua 1 miliar 400 juta, dan tahap ketiga di tahun 2018 14 miliar 417 juta dan terakhir Rp 4 miliar 232 juta. Jadi total pencairan 27 miliar,” tutur Aslan.

Tambahnya lagi, dari total 27 miliar yang digunakan, KPUD hanya mampu merealisasikan tersebut sebanyak Rp 26 miliar 443 juta lebih sehingga tersissa dana hibah pilkada adalah 1, 106 miliar.

“Yang tersisa itu hanya 1 miliar, 106 juta, karena sudah kami stor akhir tahun kemarin sebesar 108 juta maka tersisa dana yang belum dikembalikan adalah 998 juta,” jelasnya.

Tetapi kata Aslan angka yang dimaksud belum final karena bisa saja bertambah atau berkurang, karena saat sekarang proses audit masih berlangsung.

“Alhamdulliah bendahara telah hadir setelah lama menghilang, mengenai angka sekali lagi belum bisa kami sebutkan secara pasti berapa selisih atau sisa dana yang harus kami kembalikan ke Pemda jadi sifatnya masih fluktuatif menunggu hasil audit internal KPU. Kalau tidak ada halangan selama tujuh hari kerja ke depan jumlahnya sudah bisa diputuskan berapa yang harus dikembalikan, dan hasil audit akan kami kirimkan ke anggota DPRD,” jelasnya.

Mendengar penjelasan Sekretaaris KPUD Donggala Aslan, pimpinan RDP gabungan Abu Bakar Aljufri mengamini penjelasan KPUD dengan catatan setelah selesai proses audit KPUD harus segera memberikan laporan ke anggota DPRD.

“Karena ini persoalan keunagan daerah dan bisa berdampak pada penilaian BPK ke depan. Olehnya KPUD harus secepatnya memberikan laporannya,” tutupnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas