Home Palu BKD Belum Tahu Soal PPPK

BKD Belum Tahu Soal PPPK

172
Purwoko. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang digulirkan pemerintah pusat tampaknya belum tersosialisasi dengan baik ke daerah. Kepala Bidang Pengadaan, Penghargaan dan Informasi Kepegawaian BKD Sulteng Purwoko mengaku belum tahu soal PPPK.

“Saya belum tahu, yang saya dengar akan ada sosialisasinya di Batam,” kata Purwoko saat dihubungi Metrosulawesi, Selasa, 22 Januari 2019.

Sementara itu, Kepala UPT Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palu Supardi mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari BKN Pusat.

“Kami belum tahu pasti kapan mulai pembukaan karena masih menunggu petunjuk teknis,” ujar Supardi, pada Jumat, 11 Januari 2019.

Dia menuturkan informasi penerimaan PPPK masih ditataran pimpinan BKN Pusat, sehingga belum ada kepastian proses rekrutmen. Belum diketahui pula persyaratan dan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi calon pendaftar.

“Kalau untuk di daerah belum ditahu, belum ada informasi, harus rapat koordinasi tingkat nasional dahulu,” tuturnya.

Namun demikian UPT BKN Palu dikatakan Supardi akan siap melaksanakan proses rekrutmen PPPK. Rencananya proses rekrutmen menggunakan sistem online sebagaimana penerimaan CPNS.

“Kalau sudah ada juknis pasti kami informasikan kepada masyarakat, kita tunggu saja,” tandas Supardi.

Seperti diberitakan, pemerintah pusat akan membuka rekrutmen PPK dalam waktu dekat. Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan rekrutmen pertama ini adalah rekrutmen tahap awal dimana yang akan diserap adalah tenaga di bidang pendidikan, kesehatan dan penyuluh pertanian.

“Tiga sektor itu dulu yang akan dibuka. Karena yang banyak dibutuhkan pada sektor itu ya. Sisanya nanti setelah Pemilu,” ujar Bima saat dijumpai di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.

Bima juga memastikan, rekrutmen pada tiga sektor itu diprioritaskan bagi tenaga honorer yang sebelumnya sudah bekerja di sana. Tujuannya, agar proses adaptasi terhadap kinerja mereka tidak berlangsung lama.

“Dipendidikan misalnya, kami akan mendahulukan orang-orang yang sudah bekerja di sekolah. Kami ini akan berkoordinasi dengan Mendikbud. Apakah dia honorer K2 atau bukan kan kami enggak tahu. Lalu di kesehatan, mereka yang sudah bekerja di sana, akan diprioritaskan,” ujar Bima.

Namun, Bima mengakui bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi hingga saat ini belum menentukan formasi dan kuota rekrutmen PPPK ini. Kementerian PAN-RB masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengetahui kondisi finansial masing-masing daerah mengenai kesanggupan membiayai PPPK.

“Ya sambil dilihat apakah daerah mempunyai alokasi belanja pegawai yang masih ada. Nanti kalau banyak yang diterima tapi enggak bisa dibayar bagaimana? Daerah kan juga harus siap,” pungkas Bima.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here