Home Hukum & Kriminal

GPMU Pertanyakan Komitmen Polda Terkait Dugaan Korupsi Gedung DPRD Morut

495
DESAK POLDA - Ketua Gerakan Pemuda Morowali Utara (GPMU) Seprianus Nggaluku Gonti. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Tiga tahun sudah dugaan korupsi pembangunan gedung DPRD di Morowali Utara (Morut) ditangani Polda Sulteng. Namun, hingga kini belum menetapkan satu pun tersangkanya.

“Kredibilitas dan Komitmen Polda Sulawesi Tengah dipertanyakan,” kata Ketua Gerakan Pemuda Morowali Utara (GPMU) Seprianus Nggaluku Gonti dalam siaran persnya yang diterima Metrosulawesi, Kamis 17 Januari 2019.

Seprianus mengatakan, bulan Desember 2018 lalu, Polda Sulteng telah mengantongi kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait kasus korupsi pembangunan Gedung DPRD Morowali Utara. Tapi sampai saat ini perkembangan penyidikan kasus terkesan jalan di tempat.

“Kami mendesak agar Polda Sulteng memproses kasus tersebut. Jangan dibiarkan mengambang sehingga tidak jelas penyelesaiannya. Tidak apa-apa kalau memang tidak terbukti, kasusnya dihentikan saja dengan mengeluarkan SP3,” kata lelaki yang akrab dipanggil Bung Jumper itu.

Pada Desember 2018 lalu katanya, sejumlah mahasiswa asal Morowali Utara sempat mendatangi kantor Polda Sulteng dan Kejati. Saat itu, pihak Polda berjanji akan segera menetapkan tersangka kasus proyek pembangunan gedung DPRD Morut itu.

“Janji Polda Sulteng akan menetapkan tersangka pada bulan Desember lalu, sepertinya hanya seperti janji-janji sebelumnya, sampai saat ini sudah terhitung tiga tahun laporan Gerakan Pemuda Morowali Utara belum ada penetapan tersangka,” jelas Seprianus.

Seprianus mengatakan, pihaknya sudah melaporkan kasus tersebut ke Mabes Polri dan KPK.

“Saat ini KPK melakukan koordinasi supervisi ke Mabes Polri agar Polda Sulteng serius dalam menangani kasus ini yang sudah jelas bukti kerugian negara,” kata Seprianus.

Pihak Polda sendiri sebelumnya menyatakan, penyidikan kasus dugaan korupsi di Morut itu masih berjalan dan saat ini masih menunggu keterangan ahli.

“Ya masih dalam sidik Pak. Masih menunggu keterangan saksi ahli,” kata Kabid Humas Polda Sulteng, AKBP Hery Murwono kepada Metrosulawesi, Senin 7 Januari 2019 lalu.

Dihubungi melalui telepon, Hery tidak bisa menjelaskan secara detil perkembangan penanganan kasus tersebut, kecuali hanya mengatakan, masih dalam tahap sidik.

Ditanya soal siapa keterangan ahli yang akan dimintai keterangan, Hery mengatakan, saksi ahli yang akan dimintai keterangan berasal dari Jakarta.

Kasus dugaan korupsi di Morut yang ditangani Polda Sulteng ada dua. Yakni, proyek pembangunan gedung DPRD, dan proyek pembebasan lahan perkantoran di Desa Korololama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morut.

Untuk kasus pembebasan lahan perkantoran, Polda Sulteng telah menetapkan AL, staf khusus Bupati Morut sebagai tersangka. Pembebasan lahan tersebut dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama tahun 2016 senilai Rp2,9 miliar. Kemudian tahap kedua 2017 sebesar Rp4,6 miliar. Total luas lahan yang dibebaskan untuk perkantoran itu seluas 46 hektar.

Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Sulteng, Kompol Sugeng Lestarai, yang dikonfirmasi Metrosulawesi, mengungkapkan, pasca ditetapkan AL sebagai tersangka, pihaknya masih perlu melakukan pendalaman atas kasus itu.

“Masih perlu pendalaman, setelah itu akan dilakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka lainnya,” kata Sugeng, Rabu 5 Desember 2018 lalu.

Gelar perkara kata Sugeng, akan dilakukan setelah tim penyidik memperoleh hasil penghitungan dari tim appraisal. Tim appraisal akan melakukan penghitungan dengan mengecek langsung ke lokasi perkantoran tersebut. Tim tersebut nantinya akan menghitung berapa jumlah kerugian negara diakibatkan oleh kasus itu.

“Gelar perkara itu dilaksanakan setelah tim appraisal melakukan cek tempat kejadian Perkara (TKP) dan diperiksa. Saat ini kami sudah memanggil tim appraisal, untuk segera melakukan pengecekan di TKP,” jelas Sugeng.

Seperti diberitakan, Tipikor Polda telah menetapkan AL sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, pengadaan lahan perkantoran di Desa Korolama Kabupaten Morowali Utara (Morut).

“Sudah menetapkan satu tersangka berinisial AL,” kata Kompol Sugeng Lestarai menjawab Metrosulawesi, Selasa 4 Desember 2018.

Data yang diperoleh Metrosulawesi, AL ternyata adalah staf khusus Bupati Morut. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka Polda memang sudah mengeluarkan SPDP dan sprindik atas nama AL pada 29 Oktober lalu.

Sugeng mengatakan, penetapan status tersangka terhadap AL dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan memperoleh bukti-bukti atas dugaan keterlibatan Al dalam kasus itu.

Sugeng mengatakan, pihaknya akan mendalami keterlibatan AL.

“Bila hasil pendalaman terhadap tersangka AL, ada keterlibatan orang lain atau pejabat, maka akan ditetapkan sebagai tersangka juga,” jelas Sugeng.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun pihak penyidik Polda Sulteng belum melakukan penahanan terhadap AL.

“Yang bersangkutan belum ditahan,” ujar Sugeng.

Sugeng juga mengatakan, hingga saat ini pihak penyidik sudah meminta keterangan terhadap kurang lebih 35 saksi. Dari hasil pemeriksaan puluhan saksi itu, penyidik masih perlu melakukan pendalaman.

“Masih perlu pendalaman, utamanya untuk mengetahui kerugian negara,” ujarnya.

Untuk mengetahui lebih detil tentang kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus itu, pihak penyidik sudah melayangkan surat permintaan tim appraisal dari Jakarta.

“Tentunya bila tiba di Palu akan diarahkan ke wilayah Morut, bersama penyidik untuk melakukan penghitungan harga tanah pada saat itu sesuai NJOP,” jelasnya.

Sugeng mengatakan kasus pengadaan lahan perkantoran di Pemkab Morowali Utara tersebut, merupakan penggelapan harga tanah yang bersumber dari uang negara. Dimana dana yang dibayarkan kepada pemilik tanah tidak sesuai dengan yang dibayarkan Pemda.

Kasus yang menyeret nama Bupati Morut Aptripel Tumimomor ini berawal dari pembebasan tanah tahun 2016 sebesar Rp2,9 miliar lebih dan tahun 2017 sebesar Rp4,6 miliar lebih. Pembebasan lahan seluas 46 hektar itu dimaksudkan untuk perkantoran. Lahan itu berada di Desa Korololama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morut.

Ada dugaan terjadi kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1), Pasal 64 KUHP.

Reporter: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas