Home Palu

Akan Digelar Workshop Likuidator di Palu

376
Muslimin Budiman. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Perhimpunan Profesional Likuidator Indonesia (PPLI) bekerjasama dengan kantor hukum Dr Muslimin Budiman SH MH dan Forum Advokat Sulteng, berencana menggelar workshop Likuidator.

“Insha Allah kegiatannya akan dilaksanakan pada bulan Februari mendatang,” kata Ketua Penyelenggara, Dr Muslimin Budiman kepada Metrosulawesi di kantornya, Kamis 17 Januari 2019.

Workshop tersebut katanya, akan menghadirkan sejumlah narasumber pengurus PPLI. Salah satunya adalah Azet Hutabarat SH MH CRA CLA CLI CTL.

“Kenapa kegiatan ini dikerjasamakan dengan PPLI, karena PPLI beraviliasi dengan Jimly School and Govermant, salah satu lembaga pendidikan yang melahirkan Likuidator,” ujar Budiman.

Work shop Likuidator ini kata Budiman bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan keterampilan terkait likuidasi dalam badan hukum. Selain itu dengan kegiatan ini, peserta dapat meningkatkan keahlian khusus yang diperlukan untuk mengurus dan membereskan badan hukum yang dilikuidasi. Dan yang terakhir katanya, tentu dengan kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengembangkan kepercayaan publik.

Budiman mengatakan, keberadaan likuidator sebagai profesi hukum yang bersertifikat dalam menjalankan tugasnya sangat penting dan strategis dalam membangun sistem kepatuhan hukum di Indonesia. Program penyelenggaraan workshop likuidator, menjadi sangat penting.

“Saat ini masih banyak dari kalangan pejabat publik penyelenggara negara semisal: legislatif, eksekutif dan yudikatif serta swasta, termasuk dari kalangan akademisi tidak menghormati, menaati atau mematuhi hukum dalam pengambilan keputusan atau melakukan perbuatan hukum. Ini karena tidak memahami adanya risiko hukum dalam pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan permasalahan hukum bahkan sengketa hukum dalam pelaksanaannya,” kata Budiman.

Selama ini katanya, walaupun profesi likuidator telah termaktub dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya likuidasi dilakukan melalui penunjukan oleh direksi perusahaan melalui proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dan sejauh ini siapapun bisa menjadi likuidator selama hal tersebut merupakan kesepakatan yang ada dalam RUPS tanpa memperhatikan kompetensinya, sementara kebutuhan terhadap keberadaan likuidator yang kompeten semakin mendesak.

Kondisi menurutnya, terjadi sebagai akibat dari anggapan bahwa profesi likuidator belum menjadi kebutuhan dalam tata kelola kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, sehingga banyak terjadi pelanggaran hukum yang sebenarnya dapat dihindari. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengenalan dan pendidikan serta sertifikasi likuidator agar proses likuidasi diharapkan bisa dilakukan oleh likuidator yang kompeten dan bersertifikat, sehingga memberikan pencerahan dan memberikan kepastian hukum yang jelas terkait setiap proses likuidasi.

“Likuidasi oleh likuidator harus dilakukan secara profesional dan pruden agar terhindar dari risiko dan gugatan,” ujarnya.

Work shop dengan tema “Peran Likuidator dalam Pembubaran, Penutupan dan Pemberesan Badan Hukum” itu akan menyasar sejumlah advokat, para profesional muda, akademisi, kalangan perbankan atau lembaga keuangan, dan mereka yang berkecimpung di perusahaan. Untuk mengikuti kegiatan ini, peserta dikenakan biaya sebesar Rp200 ribu per orang. Selesai kegiatan, peserta akan mendapatkan sertifikat dari penyelenggara.

“Sertifikat ini bisa dijadikan salah satu dokumen pendukung untuk mengikuti pendidikan likuidator di Jimly School and Govermant,” ujar Budiman.

Bahkan kata Budiman, bukan soal sertifikat saja. Bila dalam work shop tersebut, banyak yang menghendaki untuk dibuka pendidikan likuidator di Palu, bisa menjadi masukan untuk pihak Jimly School and Govermant membuka pendidikan likuidator di Palu.

Reporter: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas