Home Palu

Warga Balaroa Tak Bisa Pilih Caleg DPRD Palu Jika Pindah ke Duyu

393
DEMO - Warga Balaroa unjuk rasa menolak huntara. Masalah penempatan huntara juga berdampak pada Pemilu 2019. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Keputusan pemerintah menempatkan lokasi pembangunan hunian sementara (huntara) di Kelurahan Duyu berdampak luas pada Pemilu 2019. Bukan hanya pada warga sebagai pemilih, tetapi juga bisa mempengaruhi suara calon legislatif (caleg) DPRD Palu sebagai kontestan pada Pemilu 2019.

Sesuai rencana, warga Kelurahan Balaroa yang selamat dari bencana alam pada 28 September 2018, akan menempati huntara yang terletak di Kelurahan Duyu. Hampir pasti pada hari pencoblosan yakni 17 April 2019, mereka sudah menempati huntara. Kecuali jika warga Balaroa tetap menolak huntara sebagaimana tuntutannya saat berunjuk rasa pada Senin 14 Januari 2019.

Jika nantinya benar-benar menghuni huntara, maka masalahnya menjadi ruwet. Sebab, jika warga Balaroa akan mencoblos di TPS sekitar Duyu, mereka tidak bisa memilih caleg DPRD Kota Palu. Alasannya, surat suara yang akan didistribusikan ke Kelurahan Duyu termasuk sekitar huntara adalah caleg DPRD Kota Palu dari daerah pemilihan (dapil) Tatanga-Palu Selatan.

Sedangkan warga Balaroa hanya bisa memilih caleg DPRD Kota Palu untuk dapil Kecamatan Palu Barat-Ulujadi. Warga Balaroa yang tinggal di huntara Duyu dianggap sebagai warga pindah memilih.

Menanggapi persoalan tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah Samsul Y Gafur menegaskan, pihaknya sedang mencarikan solusi terbaik bagi warga Kelurahan Balaroa yang mengungsi, khususnya yang keluar dari daerah pemilihannya, misalnya ke huntara Duyu. KPU selaku penyelenggara pemilu tidak akan mengabaikan hak suara warga pada Pemilu 2019.

Samsul Y Gafur menjelaskan, sebelumnya warga Balaroa yang kini mengalami bencana likuifaksi telah terdata di 13 tempat pemungutan suara (TPS) Balaroa. Tetapi, karena bencana alam, maka mereka kini menyebar ke beberapa titik pengungsian.

“Saya sudah meninjau titik-titik pengungsian warga Balaroa. Ada yang masih berada di wilayah Kelurahan Balaroa, ada yang ke Duyu atau sudah di luar Kecamatan Palu Barat, ada juga yang ke Donggala Kodi,” kata Samsul Y Gafur saat ditemui Metrosulawesi, Senin 14 Januari 2019.

Pengungsi Balaroa yang masih berada di wilayah Palu Barat atau Ulujadi tidak masalah karena masih satu daerah pemilihan (dapil) untuk DPRD Kota Palu. Masalahnya hanya pada mereka yang mengungsi ke Kecamatan Tatanga, misalnya huntara Duyu atau kecamatan lain di luar dapil Palu Barat-Ulujadi.

Meski begitu ada alternatif bagi pengungsi Balaroa agar bisa memilih caleg DPRD Kota Palu, meskipun mereka menempati huntara di Duyu. Menurut Samsul Y Gafur, pada saat pencoblosan 17 April 2019, warga Balaroa bisa mencoblos di TPS yang ada di Balaroa. Dengan demikian, maka bisa memilih caleg DPRD Kota Palu.

“Tapi, kalau ada warga Balaroa mau pindah memilih ke Duyu, kita akan fasilitasi juga. Masalahnya, kalau ke TPS yang ada di Duyu, tidak akan mendapat surat suara untuk memilih calon anggota DPRD Palu karena Duyu adalah dapil Palu Selatan-Tatanga. Tetapi, bisa memilih DPRD provinsi, DPR RI, DPD dan pilpres. Hanya caleg DPRD Palu yang tidak bisa karena beda dapil,” jelas Samsul Y Gafur.

Usulan bahwa KPU memfasilitasi surat suara dapil Palu Barat-Ulujadi untuk warga Balaroa yang mengungsi ke Duyu juga sulit dilakukan.
“Akan kacau karena surat suara akan bercampur. Dan ini melanggar prinsip kepemiluan. Tapi, kami akan konsultasikan dulu ke KPU RI,” katanya.

Kasus Balaroa berbeda dengan pengungsi Petobo. Pengungsi Petobo bergeser tidak jauh atau masih dalam wilayah Palu Selatan.

“Sekitar 9 TPS yang terkena likuifaksi di Petobo. Warga bergeser sedikit, dan akan dibangunkan TPS di sana,” katanya.

Pendataan dan Konsultasi ke KPU RI

SAAT ini, yang penting bagi KPU Sulawesi Tengah dan jajarannya terutama di Kota Palu adalah mendata pengungsi yang telah menempati huntara. Pendataan dilakukan untuk menentukan apakah nantinya tempat pemungutan suara (TPS) akan ditambah atau justru digabung.

Sebab, sesuai aturan satu TPS tidak boleh lebih dari 300 pemilih. Jika di satu TPS membludak atau lebih dari 300 pemilih, maka akan didirikan TPS lagi.

“Masalahnya, pengungsi ini banyak. Apakah bisa dibagi-bagi ke TPS-TPS di Duyu karena maksimal 300 pemilih per TPS. Ini problemnya,” katanya.

Karena itu, kata Samsul pihaknya akan konsultasikan ke KPU RI di Jakarta. Masalah ini, bersinggungan juga terhadap kepentingan partai politik, terutama caleg di dapil Palu Barat-Ulujadi.

“Kita tunggu pertimbangan dari pimpinan KPU RI,” katanya.

Jika aturan memungkinkan, maka bisa saja didirikan TPS-TPS untuk warga Balaroa di Kelurahan Duyu. Tetapi, bagaimanapun harus mengacu pada aturan Pemilu. Pilihan lainnya adalah warga pindah memilih ke Dulu dan KPU siap memfasilitasi dengan surat pindah memilih.

“Kalau pindah memilih ke Duyu kita fasilitasi, tetapi tidak bisa memilih caleg DPRD Kota Palu, karena beda dapil. Kalau DPRD provinsi, DPR RI, DPD dan pilpres tetap bisa memilih,” jelasnya.

Reporter: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas