Home Ekonomi Waspada Calo Proyek Pascabencana

Waspada Calo Proyek Pascabencana

1230
Arie Setiadi Moerwanto. (Foto: Tahmil Burhanudin/ Metrosulawesi)

“Nggak ada itu, kalau ada yang harus membayar tolong sampaikan kepada kami. Ada isu, ada penambahan proyek tapi harus membayar sekian untuk proyek sekian unit, itu tidak ada, kami ingin selesaikan dulu yang ada” – ARIE SETIADI MOERWANTO, Kepala Satgas Bencana Kementerian PUPR –

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah tengah berupaya merekonstruksi daerah-daerah yang sempat porak poranda akibat bencana, termasuk beberapa daerah di wilayah Sulawesi Tengah. Pemerintah membangun kembali berbagai infrastruktur dan juga hunian bagi masyarakat yang menjadi korban bencana. Sayangnya, masih ada saja oknum tidak bertanggung jawab yang coba memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan di balik proyek pascabencana.

Ada oknum yang coba mencari keuntungan dengan menjadi calo proyek pekerjaan infrastruktur maupun hunian bagi korban yang tengah dikerjakan oleh pemerintah. Kepala Satuan Tugas (Satgas) Bencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Moerwanto menyayangkan hal ini.

Menurut Arie, pihaknya mendapatkan laporan dan keluhan sejumlah masyarakat terkait adanya oknum yang menawarkan proyek konstruksi pasca bencana di daerah Sulawesi Tengah kepada sejumlah pengusaha. Sebagai syarat untuk mendapatkan paket proyek tersebut, calon kontraktor proyek harus menyetorkan sejumlah dana kepada oknum yang mengaku dapat memberikan paket proyek yang ditangani oleh Kementerian PUPR itu.

Salah satu proyek yang ditawarkan oknum tersebut, menurut Arie adalah proyek pembangunan hunian sementara (Huntara) tahap dua. Padahal, untuk pembangunan Huntara tahap dua sendiri belum dapat dipastikan akan dilakuan atau tidak. Penetapannya baru akan dilakukan setelah pembangunan Huntara tahap pertama telah usai.

“Huntara bahwa sampai saat ini kita tidak menambah dulu. Kita akan menyelesaikan lebih kurang 700 atau 699 unit, supaya fokus untuk pengadaan barangnya. Tidak ada kita menawarkan dan harus menambah uang dan lain-lain,” ungkap Arie saat ditemui di ruangannya, Senin 14 Januari 2019.

Selain proyek Huntara, calo proyek juga menawarkan sejumlah paket pekerjaan lainnya dengan meminta sejumlah “mahar” kepada pengusaha sebagai syarat untuk mendapatkan proyek dimaksud. Misalnya proyek hunian tetap (Huntap), meskipun hingga saat ini belum dipastikan kapan pembangunannya akan dimulai, calo proyek tersebut sudah menawarkannya ke kontraktor.

“Belum ada juga kegiatan untuk ditawarkan, untuk tipe tertentu akan diorder, belum ada sama sekali akan hal tersebut,” jelas Arie.

“Kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang lainnya kami sedang masuk di dalam tahap desain semua. Karena ada yang ribut juga, misalnya, pak saya yang menyediakan material dan lain-lain itu tidak ada, itu belum masuk ke sana karena semuanya akan dilelang,” ujar dia mencontohkan.

Ia berharap agar masyarakat tidak mudah percaya kepada oknum calo proyek yang menawarkan paket proyek pekerjaan di Kementerian PUPR, sebab hal itu tidak pernah dilakukan oleh pihaknya.

Dia memastikan bahwa seluruh pekerjaan di Kementerian PUPR, terutama terkait pekerjaan rekonstruksi di Sulawesi Tengah pasca bencana akan dilakukan secara transparan dan professional.

“Desainnya selesai, UPL, UKL, dilelang, baru akan di konstruksi, dan masalah itu bukan di kami lagi, di Satgas, ya siapa pemenang lelangnya. Kita akan buat setransparan mungkin,” jelas dia.

Selain dapat merugikan masyarakat, ulah calo proyek ini juga membangun stigma buruk bagi Kementerian PUPR. Seolah-olah untuk mendapatkan pekerjaan dari Kementerian PUPR kontraktor perlu mengeluarkan sejumlah dana.

“Nggak ada itu, kalau ada yang harus membayar tolong sampaikan kepada kami. Ada isu, ada penambahan proyek tapi harus membayar sekian untuk proyek sekian unit, itu tidak ada, kami ingin selesaikan dulu yang ada,” tegasnya.

Reporter: Tahmil Burhanudin
Editor: Udin Salim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here